Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak terelakan pada 2013. Situasi ekonomi dunia yang belum menentu dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam negeri perlu direspon dengan penurunan biaya subsidi BBM.
Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bag! rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.
"Kalau harga BBM tetap disubsidi seperti sekarang, pembangunan infrastruktur dan sektor vital akan terus tertinggal, anggaran negara terbebani, dan rakyat akan hidup tidak realistis," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto kepada Investor Daily di Vladivostok, Rusia, Senin (10/9).
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, apa pun alasannya, harga BBM tahun depan harus dinaikkan kalau subsidi meningkat melampaui kuota. Sedangkan Wakil Menkeu Mahendra Siregar tidak berani menyebutkan sikap pemerintah. "Semuanya itu tergantung hasil pembahasan dengan DPR Oktober ini," kilah Mahendra.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, kenaikan harga BBM kemungkinan tidak dapat dihindari. Meski begitu, pemerintah hendaknya menaikkan harga BBM secara bertahap dan konsisten.
BI menyarankan kenaikan harga BBM berlangsung selama tiga kali agar dampaknya tidak terlalu memberatkan masyarakat "Setiap kenaikan Rp 1.000 per liter, maka akan ada tambahan inflasi 0,3V ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (10/9).
Darmin memprediksi, asumsi inflasi 2013 yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,9% akan meleset karena belum memasukkan dampak kenaikan tarif listrik. "Kenaikan tarif listrik sebesar 15% akan menyebabkan tambahan inflasi sebesar 0,25% hingga 0,3%," jelas Gubernur BI.
Selama ini, rencana kenaikan harga BBM selalu digagalkan oleh DPR RI. Pemerintah hingga kini juga belum memiliki tekad yang bulat untuk menaikkan harga BBM.
Wacana kenaikan harga BBM -yang selalu muncul saat harga minyak mentah dunia meroket- acapkali memicu pro kontra. Atas nama inflasi dan rakyat miskin, sejumlah kalangan, termasuk mayoritas anggota DPR, menolak keras kenaikan harga BBM.
Mereka khawatir, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi tinggi dan inflasi tinggi akan menyengsarakan rakyat miskin, melahirkan orang miskin baru, mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mengganggu stabilitas ekonomi makro. Kenaikan harga BBM kerap mendorong aksi demonstrasi yang biasanya disusupi oleh berbagai kepentingan politik.
Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi, termasuk meningkatkan lobi dengan DPR. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.
Dukungan terhadap rencana kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya.
Setelah tidak dinaikkan beberapa tahun, muncul desakan kuat dari berbagai kalangan, termasuk para pengusaha, agar harga BBM pada 2013 dinaikkan. Suryo Bambang Sulisto malah menyarankan agar harga BBM sekaligus disesuaikan dengan harga internasional. Ketika biaya produksi naik -karena lonjakan harga minyak mentah-, harga BBM juga dinaikkan. Demikian pula sebaliknya.
Menambah Dana Daerah
Suryo Bambang Sulisto menilai, subsidi BBM lebih dari cukup untuk menambah dana ke setiap provinsi ratarata Rp 5 triliun setahun. Dengan jumlah 33 provinsi, dana yang ditambahkan ke daerah sekitar Rp 165 triliun atau lebih ketil dibanding subsidi BBM tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp 216 triliun dan rencana subsidi BBM 2013 sebesar Rp 167 triliun. "Kalau setiap provinsi mendapat dana tambahan Rp 5 triliun setahun, pembangunan infrastruktur daerah akan mengkilap dan berbagai sektor vital di daerah akan berkembang cepat," kata Suryo Bambang Sulisto.
Dalam APBNP 2012, subsidi BBM dipatok Rp 137,4 triliun. Selama semester 12012, realisasi subsidi BBM sudah mencapai Rp 88,9 triliun atau 64,7% dari pagu APBNP 2012. Melihat kenyataan itu, pemerintah memproyeksikan realisasi belanja subsidi BBM pada 2012 mencapai Rp 216,8 triliun atau 157,8% di ates pagu APBNP 2012.
Meski secara eksplisit belum mengusulkan kenaikan harga BBM, Menten Keuangan Agus DW Martowardojo meminta DPR untuk memangkas anggaran-anggaran yang sifatnya tidak produktif seperti anggaran subsidi energi, yaitu subsidi listrik dan BBM. "Subsidi energi ini harus dialihkan untuk anggaran yang memberi nilai tambah lebih besar kepada masyarakat," jelas Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (10/9).
Untuk meningkatkan kualitas belanja dan memperluas ruang gerak anggaran, Menkeu juga meminta DPR untuk tidak meningkatkan lagi jumlah anggaran mandatori. "Akhir-akhir ini ada tendensi meningkatnya upaya untuk mengalokasikan dana APBN dalam suatu persentase tertentu demi kepentingan tertentu dan sektor tertentu dalani sejumlah RUU," jelas Agus.
Sejak 2007, jelas Agus, postur APBN selalu dipenuhi oleh anggaran wajib atau mandatori, yang telah ditetapkan UU. Akibatnya, sisa uang yang bisa dialokasikan untuk kegiatan produktif sangat terbatas. "80% dari total dana APBN habis untuk anggaran yang sifatnya wajib tersebut Dengan demikian, hanya tinggal tersisa sekitar 20% dari anggaran kita yang tidak mengikat yang dapat kita manfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," ujar Agus.
Dukungan dan Penolakan
Ekonom dari Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengingatkan, subsidi BBM dan listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat masih belum adil dan tepat sasaran. "Subsidi BBM hanya dinikmati oleh pemilik kendaraan dan pengguna kendaraan umum saja. Sementara masih banyak warga masyarakat yang tidak memiliki kendaraan atau menggunakan kendaraan umum," kata dia.
Dia menjelaskan, masyarakat di perdesaan dan pegunungan masih banyak yang tidak memiliki dan menggunakan kendaraan. "Masih ada sepertiga dari masyarakat yang belum bisa niengakses listrik PLN. Dengan begitu, pemerintah hanya menyubsidi masyarakat dari golongan ekonomi ke atas saja. Sebab, golongan itulah yang bisa memiliki banyak mobil dan menggunakan banyak listrik," jelas Nina.
Oleh karena itu, Nina Sapti menyarankan agar subsidi BBM yang mencapai Rp 250 triliun bisa dievaluasi, dikurangi, dan lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan yang lebih tepat sasaran.
Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengakui, Indonesia menghadapi persoalan yang cukup pellk di sektor energi. Selain terbebani subsidi, impor BBM memberikan kontribusi besar terhadap defisit perdagangan. Saat ini, 40% kebutuhan BBM dan minyak mentah nasional diperoleh melalui impor. "Upaya jangka pendek yang paling rasional agar neraca perdagangan Indonesia tetap surplus tahun depan adalah menaikkan harga BBM subsidi di awal tahun," jelas dia.
Komaidi menjelaskan, penaikan harga BBM merupakan keputusan politis antara pemerintah, dan parlemen. "Kalau pemerintah bisa memberikan alasan yang masuk akal, kami kira parlemen tidak keberatan ada kenaikan harga BBM tahun depan," ungkap dia.
Menurut Komaidi, kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter tidak akan mampu menekan impor BBM secara signifikan. Sebaliknya, bila pemerintah berani menaikkan harga BBM hingga di atas Rp 10 ribu atau bahkan sampai mendekati level keekonomian, pengurangan impor BBM bisa memadai.
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi mencatat, nilai impor BBM dan minyak mentah Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai US$ 35 miliar atau Rp 1 triliun per hari. Dengan nilai yang demikian besar, bukan hanya menyedot devisa negara yang pada akhirnya juga membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit.
"Daripada pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi jenis pertamax atau membiarkan masyarakat mengantre BBM di SPBU sebagai dampak tidak adanya penambahan kuota BBM, kenapa tidak dinaikkan saja harga BBM subsidi. Untuk tahun depan kami kira bisa dilakukan karena kalau tahun ini terganjal UU APBN 2012 yang menyebutkan harga minyak harus 15% harga. patokan," kata Kurtubi.
Pandangan berbeda disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi dan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Ismayatun. Keduanya justru mempertanyakan alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Terlebih lagi, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) tahun depan justru dipatok lebih rendah, yakni hanya US$ 100 per barel dari sebelumnya US$ 105/barel. "Jadi kenapa harus dinaikkan. Tim ekonomi pemerintah yang harus diganti karena inkompeten," kata Bobby.
Ismayatun juga tidak menyetujui adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tahun depan. "Penuhi duhi kebutuhan transportasi. Jangan salahkan masyarakat menggunakan BBM subsidi karena tidak ada alternatif," kilah dia.
Untuk mengurangi subsisi BBM, Badan Pengatur HiHr Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi oleh mobil mewah di wilayah DKI Jakarta. BPH Migas menargetkan aturan pelarangan itu dapat segera keluar pada bulan ini. "Itu akan dibahas di sidang komite. Drafnya sudah disiapkan oleh mereka, tapi belum ditetapkan," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng di Jakarta, Senin (10/9).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, mendukung rencana BPH Migas tersebut "BPH tidak perlu memerinci, namun mereka berhak, karena mempunyai kreativitas dan punya ide," kilah dia.

  Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/4349/2013,-Kenaikan-BBM-Tak-Terelakan

Opini saya tentang wacana di atas , apa yang di harapkan oleh pemerintah seperti

"pembangunan infrastruktur dan sektor vital akan terus tertinggal"ternyata tidak seperti kenyataanya bukan ? beberapa hari kenaikan BBM bisa kita lihat dan rasakan effect negative yang kita rasakan 

Memang subsidi yang di berikan pemerintah di BBM tidak tepat sasaran , tetapi saat subsidi tersebut di cabut apa tepat sasaran ? tidak menurut saya, karena apa yg kita lihat di media masa, BLT yang di lakukan pemerintah masih juga tidak tepat sasaran. Masih banyak warga yang mampu tetapi merasa mendapatkan HAK BLT tersebut , sedangkan masih banyak yang benar-benar ber'hak untuk mendapatkan bantuan langsung malah terbengkalai bahkan tidak tahu menahu tentang adanya bantuan tersebut 

kita lihat sajah dlam jangka waktu panjang , apa ada sedikit perubahan yang ber'arti ?